H Isran Noor Gubernur Kaltim.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, BALI - Gubernur Kaltim  H Isran Noor  mengatakan, sesuai keinginan dan harapan Presiden Jokowi, maka semua pihak harus memiliki komitmen untuk bagaimana mengembangkan produk dalam negeri yang dibutuhkan masyarakat.

"Jadi produk dalam negeri menjadi andalan kita sendiri. Karena kekuatan ekonomi kita ada dalam negeri, pasar kita ada 275 juta orang sebagai konsumen produk dalam negeri," kata  Isran Noor usai mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Jumat 25 Maret 2022.

Gubernur mengambil perumpamaan Negara China yang berpenduduk miliaran jiwa dan mampu memproduksi berbagai kebutuhan rakyatnya.

"Kita melihat China. Dia bisa memproduksi dalam negerinya dan rakyatnya menjadi konsumen produk-produk negaranya, sisanya baru dia ekspor ke negara-negara lain," ungkapnya.

Oleh karenanya, Aksi Afirmasi yang diserukan Presiden Jokowi agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN menggunakan produk dalam negeri, menurut orang nomor satu Benua Etam ini sangat pantas didukung dan dilakukan semua pihak, tidak saja pemerintah tetapi swasta dan masyarakat.

"Nah kita juga harus sama. Momen ini harus kita manfaatkan untuk bisa menggunakan produk dalam negeri. Stop membeli barang impor," tegasnya.

"Kita harus sudah menjadi tuan rumah sendiri untuk produk buatan negeri sendiri, Bangga Buatan Indonesia," sambung Gubernur.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dihadapan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, seluruh kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan Direktur Utama BUMN menegaskan bagaimana APBN, APBD dan anggaran BUMN mampu mentrigger pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

"Caranya, kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri. Bangga Buatan Indonesia," tegas Jokowi.

Kuncinya utamanya, lanjut orang nomor satu republik ini, bagaimana pengadaan barang dan jasa pemerintah harus membeli produk dalam negeri, bukan barang-barang impor.

"Kita memiliki pengadaan barang dan jasa, anggaran modal, pusat itu Rp526 triliun. Daerah, Pak Gubernur, Bupati, Pak Wali, ada Rp535 triliun. Lebih gede daerah. Dan BUMN, saya detailkan lagi Rp420 triliun. Itu semua duit gede banget, besar sekali," ungkapnya.

Menurut Presiden, dari seluruh anggaran (APBN/APBD/BUMN) hanya digunakan 40 persennya, maka mampu mentrigger pertumbuhan ekonomi Indonesia (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) hingga 1,71 persen, sedangkan BUMN mencapai 0,4 persen.

"Nah ini kan 2 persen lebih, tidak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Cuma konsisten membeli barang-barang produk pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Ini bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan," tandasnya.

Mengakhiri arahannya, Presiden Jokowi meminta semua pihak berkomitmen memacu dan mendorong seluruh UMKM masuk dalam e-Catalog.(mar)